Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung

Abstract

Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dan
dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Pada
tahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakat
perambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan
(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan
kemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan Hutan
Register 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasi
kemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yang
mendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalah
dipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dan
konsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementara
itu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambat
kebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dan
komitmen pejabat pelaksana.