Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Kecamatan Sleman bersama dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Inovasi pelayanan publik yang dijalankan oleh Kecamatan Sleman dengan KIM disebut dengan Sunmor Sembada Minggu Pahing (SSMP). Penelitian ini menggunakan teori kinerja birokrasi dalam menjalankan pelayanan publik dan ditambahkan dengan teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan bahwa implementasi kegiatan Sunmor Sembada Minggu Pahing di Kecamatan Sleman belum berjalan optimal. Pelaksana lebih fokus dalam bidang ekonomi dan budaya yaitu mempromosikan UMKM dan kelompok seni. Sedangkan bidang pendidikan, kunjungan ke Pepusda masih kurang efektif. Namun dilihat dari kualitas layanan, masyarakat merasa puas dengan adanya kegiatan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan ini yaitu, sumber dayamanusia, disposisi dan struktur birokrasi.

Keywords

Collaborative Government Inovasi Pelayanan

Article Details

Author Biographies

Widuri Wulandari, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintah 

Suranto, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintah

Eko Priyo Purnomo , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintah  

How to Cite
Wulandari , W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 4(1), 13-28. https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28

References

  1. Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
  2. Baharuddin. (2015). Akuntabilitas Pelayanan Publik : Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar. Mimbar Unisba, 31(2), 263–270.
  3. Damanpour, F. (1991). ORGANIZATIONAL INNOVATION: A META-ANALYSIS OF EFFECTS OF DETERMINANTS AND MODERATORS. Academy of Management Journal. https://doi.org/10.2307/256406 DIY, I. P. (2016, September 15). Minat Baca Rendah Kunjangan PerpustakaanMeningkat. Dipetik Februari 21, 2018, dari ipi-diy.or.id: http://ipidiy.or.id/2016/09/15/minat-bacarendah-kunjungan perpustakaanmeningkat/
  4. Dt, K. maani. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayananan Publik. Demokrasi, no 1.
  5. Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  6. Dwiyanto, A. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  7. Edward, G. I. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quartely Press.Fahturrahman, M. (2016). FAKTOR BIROKRASI DALAM KEBERHASILAN, 2(02), 14–27.
  8. Giyanto, A. (2016, Februari 6). Besok, KIM Sleman Gelar Sunday Morning Sembada Minggu Pahingan Kali Perdana. Dipetik Februari 21, 2018,dari JogjaDaily.com:http://jogjadaily.com/2016/02/besok-kim-sleman-gelar-sundaymorning-sembada-minggupahingan-
  9. kali-perdana/
  10. Hardjana, A. M. (2003). Komunikasi intrapersonal & Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
  11. Hasibuan, M. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revi). Jakarta:Bumi Aksara.
  12. Herwanto, T. S. (2015). Pentingnya komitmen penuh organisasi dan stakeholders dalam mewujudkan inovasi publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP).Jann, W., & Wegrich, K. (2007). 4 Theories of The Policy Cycle. In Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. USA: CRS Press.
  13. Kasali, R. (2012). Cracking Value. Jakarta Gramedia Pustaka.
  14. Moleong, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Edisi Revi).Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  15. Patilima, H. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet.
  16. Purwanto. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  17. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12.
  18. Rohman, D. F. H. I. dan H. M. (2010). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Didik Fatkhur
  19. Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi. Jurnal Administrasi Publik.
  20. Samsuddin. (2016). Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah p-ISSN : 2503-4685 e-ISSN : 2528-0724, 1(2), 209–228.
  21. Sedarmayanti. (2012). Good Governance & Good Corporate Governance. Bandung: CV Mandar Maju.
  22. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet.
  23. Sulistio, E. B. (2009). Birokrasi Publik (Perspektif Ilmu Administrasi Publik). Bandar Lampung: CV Badranaya.
  24. Supriadi, A. (2012). Analisis PrakondisiImplementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP), 40(c), 47–56. Retrieved from http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-danpembelajaran/ article/view/2756
  25. Syani, A. K., Mufid, S., & Hazin, D. M. (2017). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Ngadiluwih, XI(1), 25–38.
  26. Tjipto, F. (2000). Manajemen Jasa (Edisi Pert). Yogyakarta: Andi Offset.
  27. Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.
  28. Widodo, S. (2017). Jurnal ilmiah administrasi publik. Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Persfektif Perencanaan Pembangunan Wilayah(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolingga), 3(3), 19–26. Retrieved from http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/649/996
  29. Zauhar, S. (1996). Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi, dan Strategi. Jakarta: Bumi Aksara.