Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 720 Download : 338

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Integritas diperlukan dalam pelayanan publik dalam rangka mencegah terjadinya patologi administrasi di jajaran birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan integritas birokrat garis depan (Street level bureucrats) dalam pelayanan kesehatan gratis di Kota Parepare dilihat dari Standar Operating Prosedure (SOP). Metode penelitian yang dipakai adalah metode dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penentuan informan penelitian dilakukan secara accidental yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara prinsip kebetulan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integritas birokrat garis depan (street level bureucrats) dalam pelayanan pasien rawat jalan program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan sudah maksimal. Hal ini terlihat dari terlaksananya prinsip-prinsip pelayanan dengan baik, kecuali prinsip kejujuran. Mengenai Integritas street level bureucrats dalam pelayanan pasien rawat inap program kesehatan gratis yang dilihat berdasarkan SOP dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pelayanan menunjukkan bahwa,petugas pelayanan memberikan kemudahan dalam masalah prosedur pelayanan kesehatan gratis.

Keywords

Integritas Street level Bureucrats Pelayanan Kesehatan Gratis

Article Details

Author Biography

Edyanto, Universitas Muhammadiyah Sorong

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

How to Cite
Edyanto. (2017). Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats) dalam Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ANDI MAKKASAU Kota Parepare. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 2(1), 12-18. https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.12-18

References

  1. Astuti, Sri Juni. (2009). Bureucratic discretion Analisis Interaksi Budaya Politik, Struktur Birokrasi, dan budaya birokrasi pemerintah daerah. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah. Junal kalamsiasi, 2: 1-15.
  2. Haryatmoko. (2011). Etika Publik untuk integritas Pejabat publik dan Politisi.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  3. Lipsky, M. (1980). Street - Level Bureaucracy: Dillemas of the Individual in Public Services. New York: Sage Foundation.
  4. Mochtar A. Z, dan Halili H. (2009). Tingkat Integritas Instansi Pelayanan BPN dan SAMSAT di Provinsi DIY. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Jurnal Mimbar, 21: 409-628.
  5. Mutiarin, Dyah. (2012). Integritas Pelayanan Publik Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi di Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara). Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
  6. Nawawi, Zaidan. (2007). Analisis tentang Profesionalisme Aparatur Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Palembang: Universitas Sjakhyakirti.
  7. Pope, jeremi. (2003). Strategi memberantas korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan obor indonesia.
  8. Razak, Amran. (2008). Politik Kesehatan Gratis. Yogyakarta :Adil Media.
  9. Said, Mas’ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.
  10. Sedarmayanti. (2009.) Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung : PT. Refika Aditama.
  11. Sinambela, Lijan Poltak. (2007). Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.