Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1064 Download : 586

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dan strategi politik-ekonomi berbasis masyarakat melalui pengorganisasian petani dengan mengambil contoh sistem integrasi sapi-kelapa (Siska) di Desa Rambah Muda. Dalam jangka pendek riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah model kelembagaan petani dalam rangka pengelolaan konflik kelapa sawit. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi: (1) pelaku terkait pelaksanaan Siska di Desa Rambah Muda; (2) Tujuan dan kepentingan aktor; (3) Basis sosial dan kelembagaan petani; (4) Jaringan sosio-ekonomi petani pola swadaya. Target khusus hasil penelitian tahun pertama ini adalah: strategi pemberdayaan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan petani di era reformasi tidak dimulai dari kepentingan petani. Dinamika penataan melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang saling tumpang tindih dan basis sosial yang beragam. Ada kecenderungan strategi penataan yang berfokus pada pemberdayaan petani untuk mendorong kerja lembaga petani yang lebih terintegrasi.

Keywords

Politik Pemberdayaan Ekonomi Petani Sistem Integrasi

Article Details

Author Biographies

Khairul Anwar, Universitas Riau

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Meyzi Hariyanto, Universitas Riau

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

How to Cite
Anwar, K., & Hariyanto, M. (2017). POLITIK PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA RAMBAH MUDA, RIAU. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 2(2), 103-118. https://doi.org/10.24905/jip.2.2.2017.103-118

References

  1. Anwar, Khairul. 2014. Sinergi dan Strategi Kebijakan Desentralisasi Lintas Kementerian: Studi kasus Kebijakan Kelapa Sawit K2-I di Riau. Jakarta: DP2M Dikti.
  2. Casson, Anne .2000.The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Subsector in an Era of Economic Crisis and Political Change, http://www.Occasional paper no.29.
  3. Daryanto, Arief. 2007. Peningkatan Daya Saing Industri Perternakan. Jakarta: PT.Permata wacana Lestari.Trobos
  4. Eko, Sutoro. 2013. Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. Yogyakarta: IRE
  5. Elizabeth, Roosganda.2007.Penguatan Dan pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis kedelai, prosiding Seminar Seminar nasional Dinamika Pembangunan Pertanian Dan Perdesaan:Mencari alternative Arah Pengembangan Ekonomi rakyat.Pusat Analisis Sosial ekonomi Dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.
  6. Frieden, Jeffry (etl) . 2000. The Method of Analysis: Modern Political Economy.dalam Modern Political Economy Theory and Latin and America Policy. Princeton,NJ:University Press.
  7. Isril. 2015. Konflik Pertanahan Berbasis Perkebunan Di daerah Aliran Sungai, Kasus DAS Siak, 2004-2014. Laporan Penelitian. Universitas Riau : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  8. Mubyarto .1995. Riau Menatap masa Depan . Hasil Penelitian. Yogyakarta: P3PK-UGM.
  9. Nano, Obed Haba. 2011.Dampak Kelembagaan bagi Hasil Terhadap Kinerja Usaha Penggemukan Hasil Sapi Potong di Kabupaten Kupang. Jurnal Sosio humaniora, Maret 2011, Vol 13.No.1: 20-38
  10. Nirwugo, Joga. 2013. Kota Hijau (Green-City), Jakarta: Gramedia.
  11. Sulistyani, Ambar Teguh. 2017.Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media:Yogyakarta
  12. Tohari, Amin. 2013. Keluar Dari Demokrasi Populer:Dinamika Demokrasi Lokal dan Distribusi Sumber Daya. Yogyakarta: Polgov
  13. Rozaki, Abdur. 2016. Memberdayakan Desa di Indonesia melalui Pendampingan Asimetris. Analisis CSIS, Kuartal Ketiga.Vol 45.No.3: 251-264.
  14. Pranadji, Tri. 2003. Penajaman Analisis Kelmbagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian Dan Pedesaan.Jurnal Forum Agro Ekonomi. Juli 2003,Vol 21,No.1:12-25.
  15. _________.2003.Dianogsa kerapuhan kelembagaan perekonomian Pedesaan.Jurnal Forum Agro Ekonomi.Desember 2003.Vol 21 No.2 : 128-1
  16. Yatma,As.Rama Ady. 2017.Manajemen Pemerintahan DaerahDalamGaduhan TernakDiKabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2016. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.
  17. Syahza, Almasdi dan Henny Indrawati. 2010. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis DiDaerah Pedesaan. Jurnal Sosiohumaniora. November 2010.Vol 12 No.3 : 207-220
  18. Peraturan Perundangan:
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, Nomor 27 tahun 2009 tentang “Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)”, Kementerian LH, Jakarta.
  20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  21. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Tahun 2012-2015
  22. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pola Pengembalian Gaduhan Ternak di Kabupaten Rokan Hulu
  23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas dan dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu