Main Article Content
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingankepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.
Keywords
Article Details
References
- Asdak, C. (2002). Hidrologi dan pengelolaandaerah aliran sungai.
- Borja, A., Elliott, M., Andersen, J. H., Cardoso, A. C., Carstensen, J., Ferreira, J. G., …Zampoukas, N. (2013). Good
- Environmental Status of marineecosystems: What is it and how do weknow when we have attained it? Marine Pollution Bulletin, 76(1–2), 16–27. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013
- .08.042
- Boyes, S. J., Elliott, M., Murillas-Maza, A., Papadopoulou, N., & Uyarra, M. C. (2016). Is existing legislation fit-for-purpose to achieve Good Environmental Status in European seas? Marine Pollution Bulletin,
- 111(1–2), 18–32. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016 .06.079
- Debarbieuxb, J. B. and B., & AInstitute. (2011). Major challenges in regional environmental governance research and practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 14, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.010
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, 60(6), 549–559. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117
- Eko.T, S. R. (2012). Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 8(4), 330–340. Retrieved from http://www.ejournal.undip.ac.id/index.ph p/pwk/article/download/6487/5352
- Fajarini, R. (2014). Dinamika perubahan penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang di Kabupaten Bogor. Retrieved from http://repository.ipb.ac.id/handle/12345 6789/73120
- Gunawan, D. H. (2013). Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Retrieved from http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3345
- Paavola, J. (2007). Institutions and environmental governance: A reconceptualization. Ecological Economics, 63(1), 93–103. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.200 6.09.026
- Pramono, N. A. J. & I. B. (2013). Kerentanan Sosial Ekonomi Dan Biofisik Di DAS Serayu: Collaborative Management. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 10(3). Retrieved from http://fordamof. org/files/Jurnal_Sosek_vol_10_no_3_2 013-1.Nur_Ainun_n_Irfan_Budi.pdf
- Prefontaine, L Ricard, L Sicotte, H. T. (2000).New models of collaboration for public
- service delivery. Ctg.Albany.Edu. Retrieved from https://www.ctg.albany.edu/publications/ reports/new_models_wp?chapter=&Print Version=2
- Raharja, S., & Lestari. (2010). Pendekatan Kolaboratif dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum. Jurnal Bumi Lestari. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/arti
- cle/view/125
- Resol., L. B. (2009). Collaborative governance: emerging practices and the incompletelegal framework for public and stakeholder voice. HeinOnline. Retrieved from http://heinonline.org/hol-cgibin/ get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jdisres2009§ion=17
- Riley, J. (2002). Stakeholders in rural
- development: Critical collaboration in state-NGO partnerships. Retrieved from https://www.google.com/books?hl=id&lr= &id=txpccvg8FJwC&oi=fnd&pg=PA8&dq= Riley,+Jhon+M.+2002.+Stakeholder+in+Rural+Development:+Critical+Collaboration+in+State-NGO+Partnership.+Sage+Publication,+London.&ots=7WlY5SZQRX&sig=4suxDc8SzpQ6DggZ9isRPW6Rkhw
- Rosen, E. (1993). Improving public sector productivity: Concepts and practice. Retrieved from
- https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=QMww4d4TyZ8C&oi=fnd&pg=PA1&d q=Rosen,+E.D.+1993.+Improving+Public+Sector+Productivity:+Concept+and+Practice.+London:+Sage+Publications,+International+Educational+and+Professional+Publisher.&ots=wxjd87Z7h_&sig=DCBJZPECTb3
- 9ZIcNAoidk4IlGeo