Main Article Content

Abstract

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa Kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Pemahaman dari persyaratan Keselamatan dan Keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan diperairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim. Tanggung jawab Syahbandar memang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.Teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Edward III. Teori Edward III dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sampling purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat ketahui bahwa implementasian kebijakan surat persetujuan berlayar masih kurang berjalan dengan baik. Masih banyak para pengguna jasa SPB yang tidak mengetahui cara pembuatan surat tersebut. Dengan tidak memiliki surat tersebut dapat mengakibatkan keselamatan para pengguna jasa terancam. Dan masih terdapat ketidakjujuran dari kantor syahbandar dan otoritas kijang terhadap anggaran yang disediakan buat kebijakan SPB. komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Menghadapi permasalahan tersebut seharusnya kantor syahbandar dan otoritas kijang lebih melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa sehingga pelanggaran-pelanggran yang tidak dinginkan tidak terjadi dan keselamatan mereka terjaga dan aman.

Keywords

Kebijakan Implementasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Article Details

Author Biographies

Edward Mandala, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Rendra Setyadiharja, STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Jefri,Rio Renaldi,Nurul Mulyani , STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan 

How to Cite
Mandala, E., Setyadiharja, R., & Nurul Mulyani , J. R. R. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(2), 247-264. https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.247-264

References

  1. Agustino. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van
  2. Agustino, Leo. 2008. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
  3. Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press
  4. Nugroho D, Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
  5. Subarsono, AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
  6. Sugiyono. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:CV. Alfabeta.
  7. Wahab, Solichin Abdul. (2004). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.
  8. Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media
  9. Pressindo
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1)
  11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (2)
  12. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 98

Most read articles by the same author(s)