Main Article Content

Abstract

Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada konstribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyrakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarkat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.

Keywords

Masyarakat Sipil Demokrasi Malang

Article Details

Author Biographies

Ratnaningsih Damayanti, Universitas Brawijaya

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Rachmad Gustomy, Universitas Brawijaya

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Muhtar Haboddin , Universitas Brawijaya

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan 

How to Cite
Damayanti , R., Gustomy, R., & Haboddin, M. (2017). Demokrasi di Malang Menggali Kontribusi Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Demokrasi Lokal. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 2(1), 19-36. https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.19-36

References

  1. Arivia, Gadis. (2006). Feminisme Sebuah Kata Hati. Jakarta, Kompas.
  2. Chandoke, Neera. (2002). Benturan Negara dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta, Tiara Wacana
  3. Diamond, Larry. (1994). Rethinking Civil Society. Journal of Democracy 5
  4. El Medni, Bakry M. (2013). Civil Society and Democratic Transformation in Contemporary Egypt: Premise and Promises. International Journal of Humanities and Social Science: Vol. 3 No. 12 [Special Issue – June 2013] Retrieved from https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_3_No_12_Special_Issue_June_2013/2.pdf
  5. Fakih, Mansour. (1996). Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
  6. Haboddin dan Rahman. (2013). Gurita Korupsi Pemerintah Daerah. Yogjakarta, Kaukaba.
  7. Hikam, .A.S. (1996). Demokrasi dan Civil Society, Jakarta, LP3ES.
  8. Jordan dan Tujil (ed. (2006). Akuntabilitas LSM, Jakarta, LP3ES.
  9. Lee , Verena Beittinger. (2009). (Un) Civil Society and Political Change in Indonesia. USA, Routledge.
  10. Lowry, Cameron. 2008. Asia Pacific Governance and Democracy Initiative. Retrieved form http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/resources/research/PDFs/Combined_country_reviews.pdf
  11. Luth, Thohir. (2002). Masyarakat Sipil Solusi Damai dalam Perbedaan, Jakarta, Media Cita.
  12. Mas’oed, Mohtar. (2002). Peran civil Society sebagai mitra kerja pemerintah dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Good Governance” dalam Azhari dkk (ed). Good Governance dan Otonomi Daerah. Jogjakarta: PKPEK dan Forkoma MAP-UGM.
  13. Moleong, Lexy. (2004). Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.
  14. Prastowo, Andi. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Penelitian. Yogyakarta, Ar Ruz Media.
  15. Rahayu dan Trisnanto. 2016. Klientelisme dalam Birokrasi di Kota Blitar dan Kabupaten Malang. FISIP Universitas Brawijaya Malang
  16. Risley, Amy. (2015). Civil Society Organization, Advocacy, and Policy Making in Latin American Democracies. United States, Palgrave Macmillan.
  17. Rozuli, Haboddin, dan Purnomo (ed). (2016). Memahami Kompleksitas Korupsi. Malang, FISIP Press.
  18. Stepan, Alfred. (1996). Militer dan Demokratisasi, Jakarta: Grafiti.
  19. Sudibyo, Agus, ‘Masyarakat Warga dan Problem Keberadaban’, JSP, Vol. 14, No.1 Juli 2010, hlm. 23
  20. Suharko, ‘Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan yang Demokratis’, JSP, Vol.8. No.3, Maret 2005, hlm.282
  21. Suyanto, Djoko. (2014). Demokrasi Kita: 8 Pemikiran Politik, Jakarta, KPG.